Regulasi 5G Indonesia belum Selesai

Regulasi 5G Indonesia belum Selesai

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sering menegaskan bahwa regulasi 5G hingga saat ini masih terus dikebut. BRI kabarnya terus melakukan pembahasan mengenai regulasi 5G dengan sejumlah pemangku kepetingan. Pembahasan difokuskan kepada perangkat yang akan digunakan, frekuensi yang digunakan, bagaimana pengimplementasian teknologi 5G hingga road map generasi ke 5. Pembahasan juga terkonsentrasi pada tempat/lokasi pemanfaatan 5G, perumahan atau perindustrian, dan implikasi terhadap berbagi jaringan atau network sharing dalam penyelenggaraan 5G. Juga membahas pengimplementasian 5G secara nasional maupun regional.

Namun BRTI tidak dapat memastikan kapan regulasi 5G ini akan selesai, meski pembahasan regulasi tersebut terus dilakukan secara intens. Masih dibahas apakah penyelenggaran 5G akan bersifat nasional atau regional, atau hanya di lokasi-lokasi khusus saja, dengan frekuensi yang berbeda begitupun dengan penyelenggaraannya.

Perusahaan smartphone juga mengatakan bahwa teknologi jaringan 5G tidak mudah untuk bisa masuk ke Indonesia karena terkait dengan regulasi yang belum keluar sampai saat ini. Regulasi tersebut berisi standardisasi hingga alokasi spektrum untuk 5G. Penerapan regulasi pemerintah akan mendorong kecepatan infrastruktur 5G. Ada tiga komponen penting dalam menerapkan 5G di Indonesia yaitu bisnis, regulasi, dan infrastruktur. Jika ketiga hal ini sudah siap, masyarakat bisa segera mengadopsi teknologi 5G.

Para produsen smartphone juga ingin membantu memberi masukan untuk regulasi 5G di Indonesia. Mereka ingin membantu inputan dalam menganalisis kemungkinan – kemungkinan solusi teknis untuk pasar Indonesia, dan juga untuk melakukan tes teknis, verifikasi dan sertifikasi, bersama dengan operator dan otoritas regulasi Indonesia.

Jaringan 5G baru dapat masuk ke Indonesia jika sudah ada peraturan dan payung hukum yang pasti dari pemerintah, di dalamnya akan mengatur seperti infrastruktur, frekuensi, aplikasi, perangkat apa aja yang mau dipakai, dan pemanfataannya untuk apa saja nanti. Selama regulasinya belum keluar maka semua yang dilontarkan adalah spekulasi. Era 5G di Indonesia tergantung dari sikap pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo.

Jika regulasi pemerintah tentang 5G ini bisa cepat terlaksana, maka para produsen smartphone bisa bergerak lagi mengembangkan perangkat. Produsen smartphone 5G sudah berupaya berkontribusi terhadap pengembangan teknologi 5G di Indonesia, seperti menyediakan dokumen teknis untuk berbagai aspek standar 5G. Produsen smartphone sangat komitmen membantu membangun spesifikasi 5G di tanah air. Namun, kendala di lapangan ternyata jauh lebih sulit, utamanya terkait regulasi suatu negara.

Begitu juga para vendor, seperti Ericsson yang melihat bahwa semua operator di Indonesia sendiri sudah melakukan berbagai test dan sudah siap untuk menggelar jaringan 5G. Namun para operator tersebut sedang menunggu keputusan dari pemerintah, begitu regulasi dan spektrum frekuensi 5G diumumkan maka operator akan segera berlomba menggelar 5G.

Baca Juga:

Operator seluler, seperti Telkomsel memprediksi penerapan jaringan 5G secara komersial tidak akan terjadi dalam dua hingga tiga tahun ke depan di Indonesia, pasalnya hingga saat ini, pemerintah belum menerapkan regulasi untuk mendukung ekosistem 5G di Indonesia. Telkomsel memprediksi 5G ini mungkin tidak akan bisa untuk komersial secara retail untuk dua tiga tahun ke depan di indonesia. Tetapi untuk industri atau korporat maka itu sangat memungkinkan.

Sementara Indosat mengatakan bahwa jika regulasi terkait 5G baru digulirkan pada pertengahan 2020, atau awal 2021, maka itu sangat terlambat. Indosat ingin pemerintah dapat lebih cepat, kalau regulasinya baru keluar di 2021, berarti operator baru bisa eksekusi 5G tahun 2021 atau 2022. Padahal menurut Indosat, pada 2020 permintaan koneksi 5G sudah mulai banyak, khususnya dari industri dibanding individu. Indosat mengatakan bahwa pihaknya akan mulai menggelar 5G di beberapa tempat jika regulasi telah siap. Indosat akan mulai 5G di beberapa kluster terpilih jika regulasi 5G sudah keluar.

Intinya, bahwa para operator selular masih menunggu mekanisme regulasi dari pemerintah terkait implementasi jaringan 5G. Hal ini disampaikan sejumlah pimpinan perusahaan telekomunikasi di Indonesia terlibat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum Panitia Kerja (Panja) Pengawasan terhadap Informasi and Information Communication Technology (ICT).

Sementara menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Indonesia (ATSI), bukan hanya regulasi pusat yang harus dibuat dan diperbaharui, termasuk juga regulasi daerah. Penetrasi fiber optik 5G di Indonesia masih rendah, salah satunya karena terkendala dengan beberapa regulasi daerah. Sehingga, perlu adanya sinkronisasi antara regulasi pusat dan daerah untuk mendorong percepatan pembangunan 5G ini. Yang paling penting saat ini adalah regulasi dan spektrumnya, ini tantangannya. ATSI menilai pemerintah perlu menetapkan spektrum atau frekuensi yang pas untuk 5G dan membuat regulasinya, tentu dengan mempertimbangkan dari sisi bisnis.

Ditulis oleh : Andrian Sulistyono